BERITAUP2DATE.COM, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyatakan keprihatinannya atas beredarnya video viral yang menunjukkan adanya dugaan intimidasi oleh sejumlah pelaku usaha terhadap investor proyek strategis nasional PT Chandra Asri Alkali di Cilegon.
Dalam video tersebut, sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Organisasi Pengusaha Nasional terlihat menuntut alokasi pekerjaan tanpa melalui proses tender resmi.
Tindakan ini, menurut Eddy Soeparno, merupakan bentuk tekanan yang merugikan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan berdaya saing.
Baca juga:
Meningkatkan Keamanan Bisnis dari Ancaman Fraud melalui Sistem Terintegrasi
“Kita tengah memulihkan iklim investasi di Indonesia akibat aksi premanisme yang mengganggu investor dan pelaku usaha, kini kita tercoreng kembali citranya akibat aksi intimidatif yang ditunjukkan sejumlah pelaku usaha yang mendesak pembagian alokasi pekerjaan dalam jumlah besar tanpa tender," ujar Eddy Soeparno dilansir dari laman mpr.
“Kontan berita ini menyebar ke kalangan investor dalam dan luar negeri yang kemudian mempertanyakan kondusifitas iklim investasi di Indonesia akibat banyaknya gangguan yang dihadapi," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tindakan semacam ini berpotensi mengganggu stabilitas iklim usaha nasional dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.
Baca juga:
Cadangan Beras Tembus 3,7 Juta Ton: Tonggak Sejarah Baru Ketahanan Pangan Nasional
Menghadapi situasi tersebut, Eddy Soeparno mendesak perwakilan organisasi pelaku usaha yang diduga menekan dan mengintimidasi investor, segera ditindak tegas oleh pimpinan organisasi induknya di pusat.
“Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, aparat penegak hukum harus segera menindak oknum-oknum yang meresahkan ini agar Indonesia mengirimkan sinyal kuat bahwa kita tidak mentolerir aksi-aksi koboi tersebut," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia mengimbau para investor maupun pelaku usaha yang mengalami tekanan untuk segera melapor ke Satuan Tugas Investasi di bawah Kementerian Investasi/BKPM agar persoalan tersebut dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
Baca juga:
Digitalisasi dan Bisnis Emas Jadi Andalan BSI, Saham BRIS Meroket
“Terakhir, perlu saya tegaskan kembali bahwa siapa saja yang mengganggu iklim investasi dan bisnis di Indonesia sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%," tutup Eddy Soeparno, yang juga merupakan Anggota Komisi XII DPR RI.
