BERITAUP2DATE.COM, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah, kini menghadapi kritik serius.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kasus keracunan massal yang dialami para siswa penerima manfaat menimbulkan kekhawatiran terkait tata kelola dan standar keamanan pangan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh mengabaikan peristiwa ini.
Baca juga:
Seskab Pastikan Kesiapan Implementasi Program Magang Nasional
Ia menegaskan bahwa insiden keracunan merupakan bukti nyata bahwa implementasi program masih jauh dari standar yang seharusnya.
"Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan," kata Putih dilansir dari laman nu.
Putih menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dari rantai pasok hingga distribusi. Hal ini mencakup kualitas bahan baku, penyimpanan, proses memasak, pengendalian mutu, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Baca juga:
Hadiri KTT Perdamaian Gaza: Presiden Indonesia Dipuji Presiden AS
Ia menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan pangan (food safety) yang ketat serta pencegahan kontaminasi di setiap tahapan.
Menurutnya, kasus keracunan tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka statistik. Keselamatan anak-anak penerima manfaat harus ditempatkan sebagai prioritas utama, dengan target pelaksanaan program yang berorientasi pada zero accident.
Tujuan utama program ini adalah memberikan asupan yang sehat dan bergizi seimbang. Maka kualitas gizi tidak boleh dikompromikan hanya karena alasan teknis atau efisiensi biaya.
Baca juga:
HARGA EMAS MEROKET: Sentuh Hampir Rp 2,6 Juta per Gram, Investor Borong!
Lebih lanjut, DPR disebut akan mendorong BGN untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyusun standar khusus keamanan pangan bagi MBG.
Putih menilai, program ini bukan sekadar proyek sesaat, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Selain meningkatkan asupan gizi anak, program ini juga dapat menggerakkan ekonomi daerah dengan menyerap hasil pertanian, perikanan, dan tenaga kerja lokal.
“Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Bukan hanya oleh jutaan penerima manfaat, tapi juga oleh para pekerja, petani, nelayan, maupun pelaku usaha" tuturnya.
Meski demikian, Putih menegaskan penghentian program bukanlah pilihan. Yang lebih dibutuhkan adalah pembenahan tata kelola secara menyeluruh agar visi Presiden Prabowo Subianto, yakni mencetak generasi unggul berdaya saing tinggi sekaligus memperkuat perekonomian lokal, benar-benar dapat diwujudkan.
