beritaup2date.com

Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera: Korban Meninggal Tembus 940 Jiwa

Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera: Korban Meninggal Tembus 940 Jiwa (Dok. Pemkab Aceh Barat Daya)

BERITAUP2DATE.COM, Tragedi kemanusiaan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menjadi fokus utama penanganan nasional. Hingga update terbaru pada Minggu (7/12/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan angka korban jiwa meninggal dunia secara kumulatif telah menembus 940 orang.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh BNPB, bencana hidrometeorologi parah ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar. Rincian data korban yang berhasil dihimpun hingga Minggu sore (7/12/2025) pukul 17.00 WIB adalah sebagai berikut:

  • Jumlah Korban Meninggal: 940 orang
  • Jumlah Korban Hilang: 276 orang
  • Jumlah Korban Terluka: Lebih dari 5.000 orang
  • Jumlah Rumah Rusak: Diperkirakan mencapai 147.000 unit

Korban tewas terbanyak dilaporkan berada di wilayah Agam, Sumatera Barat, dengan total 172 jiwa, sementara Aceh Utara mencatat jumlah pengungsi terbanyak. Angka ini bersifat dinamis dan diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses evakuasi yang terus berjalan di daerah-daerah yang sebelumnya terisolir.

Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpinnya langsung di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran keras dan peringatan tegas terkait penanganan bencana ini.

Baca juga:
Banyuwangi Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Perlindungan Sosial

Presiden Prabowo secara spesifik menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., yang diketahui melaksanakan ibadah umrah di tengah masa tanggap darurat bencana. Presiden bahkan menyamakan tindakan tersebut dengan desersi atau meninggalkan tugas saat keadaan bahaya.

"Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu enggak bisa tuh," tegas Presiden Prabowo.

Beliau juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera memproses sanksi administratif kepada kepala daerah yang meninggalkan posnya. Selain itu, Presiden juga memperingatkan jajarannya untuk tidak ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat akibat bencana.

Baca juga:
Polri Gelar Forum Belajar Bersama: Strategi Presisi Menuju Layanan Publik Prima

Menanggapi krisis yang terjadi, Presiden Prabowo menginstruksikan agar penanganan bencana ini diperlakukan sebagai prioritas nasional. Fokus utama saat ini adalah:

  • Pemulihan Akses: Mempercepat perbaikan jalan dan jembatan yang terputus menggunakan jembatan Bailey dan alat berat dari TNI-Polri untuk menjangkau daerah terisolir.
  • Distribusi Logistik: Memastikan stok dan penyaluran makanan, obat-obatan, dan BBM berjalan lancar, termasuk dropping bantuan menggunakan helikopter dengan metode sling rope (tali derek) yang dinilai lebih aman daripada dilempar.
  • Santunan dan Relokasi: BNPB segera mendistribusikan santunan ahli waris bagi korban meninggal dan mempersiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) yang akan dikerjakan oleh Satgas TNI-Polri.
  • Dana Darurat: Pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan dana siap pakai dan mengumumkan estimasi biaya pemulihan pascabencana yang mencapai puluhan triliun rupiah.

BNPB dan seluruh jajaran kementerian serta lembaga terkait terus berkoordinasi untuk memastikan proses tanggap darurat dapat segera beralih ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.


×