BERITAUP2DATE.COM, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, buruh, serta organisasi umum di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (1/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi oleh beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta para ketua umum partai politik.
Seusai agenda, perwakilan pimpinan ormas menyampaikan keterangan pers mengenai hasil pembahasan terkait situasi nasional pasca gelombang demonstrasi di sejumlah daerah.
Baca juga:
Komunitas Ojol Gelar Aksi Damai di Monas, Bagikan 2000 Mawar ke TNI-Polri di Monas
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menjelaskan bahwa forum ini menghasilkan kesepahaman untuk menjaga persatuan dan kerukunan bangsa.
“Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan tuhan semoga segala ikhtiar yang dilakukan bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan,” ujar Gus Yahya dilansir dari laman nu.
Ia menambahkan, para tokoh agama berkomitmen untuk terus mengingatkan Presiden maupun jajaran pemerintahannya agar konsisten dalam menjaga amanah rakyat, dan Presiden juga berharap pertemuan serupa bisa dilaksanakan secara berkala.
Baca juga:
Menag Nasaruddin Umar Angkat Ekoteologi di Peringatan Maulid Nabi di Istiqlal
Hal senada diungkapkan Ketua Umum Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacky Manuputty, yang menilai suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.
“Kami sangat berharap modal-modal pertemanan dan keguyuban ini bisa didorong ke tengah masyarakat,” ungkap Jacky.
Ia menekankan bahwa diskusi berlangsung terbuka, mencakup persoalan pajak yang dinilai membebani rakyat, isu korupsi, kenaikan tunjangan legislatif, hingga perilaku pejabat yang terkesan berlebihan dalam bergaya.
Baca juga:
FIFA Matchday: Timnas Indonesia Ditahan Imbang Lebanon 0-0
Jacky menambahkan, Presiden juga menyampaikan rencananya untuk memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset bersama DPR.
Selain itu, Kepala Negara menegaskan komitmennya pada prinsip demokrasi, dengan menjamin kebebasan berpendapat selama tidak disertai aksi anarkis.
